kriminal

INSTITUT pemerintahan Dalam Negeri, sesungguhnya bermaksud menghasilkan kader-kader pemerintahan yang bisa mengayomi rakyat. Namun pendidikan bergaya militer, warisan dari pemerintahan Orde Baru, menyebabkan sekolah itu tak ubahnya sebagai kubangan lumpur penyiksaan: praja yunior disiksa oleh para senior, dan masyarakat sekitar kampus IPDN pun sering mendapat imbasnya. Sabtu kemarin, dua praja asal Papua diberitakan melakukan pemukulan terhadap Dede dan Budi, dua pedagang makanan di kampus IPDN.

Gara-garanya Dede dan Budi masuk ke kampus IPDN di waktu malam dan menawarkan makanan kepada praja. Dua praja asal Papua yang bernama Julius dan Marten, menegur keduanya. Selisih paham terjadi, Dede dan Budi lantas digiring ke pos pelayanan. Belum sampai ke pos, Dede melarikan diri tapi Budi mengalami “pemeriksaan” ala praja IPDN. Bajunya dicengkeram, mukanya ditonjok (lihat “Pemukulan Pedagang oleh Praja-Sempat Terjadi Aksi Cengkeram Kerah Baju dan Pemukulan,” detikcom, 9 Maret 2008).

Aksi pemukulan itu adalah peristiwa pertama yang terjadi pada tahun ini. Peristiwa serupa hampir setiap tahun terjadi di IPDN. Tahun lalu, aksi pemukulan para senior praja IPDN menyebabkan kematian Cliff Muntu, praja asal Manado. Sebulan setelah kematian Cliff, praja asal Papua bernama Romanos melakukan pemukulan terhadap yunior mereka bernama Nanda Rizki, pra asal Papua. Bibir dan Nanda pecah, telinganya sobek. Kejadian itu luput dari perhatian karena isu kematian Chris.

Menurut Inu Kencana, dosen IPDN, kematian yang dialami oleh Cliff tahun lalu melengkapi daftar kematian tak wajar para praja IPDN, baik karena narkoba maupun karena disiksa para seniornya, yang sejak 1990 berjumlah 35 praja. Kematian Cliff sekaligus membuktikan bahwa kampus di Jatinangor itu sebenarnya telah berubah menjadi kamp konsentrasi pada calon camat. Maka jangan heran, jika hasilnya adalah para camat yang tega dan bengis, menggusur para pedagang sambil minta dihormati.

Membayangkan kampus IPDN yang penuh dengan peristiwa kematian dan penyiksaan, saya membayangkan kamp konsentrasi Pol Pot, Hitler dan Guanatnamo, yang berisi para algojo psikopat: Orang-orang yang penuh ketenangan menyakiti manusia lain, sambil sesekali tersenyum dan mengisap rokok. Namun IPDN bukan kamp konsentrasi melainkan kampus para calon camat. Di masa Orde Baru, kampus itu sepenuhnya “dibeking” oleh tentara, termasuk pola pendidikannya. Maka yang terjadi adalah hukuman push up, ditempeleng, ditendang, dihardik, dijemur, dan bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya. Mengherankan, selalu dan terus ada, anak-anak muda yang bersedia dididik dengan pola pendidikan semacam itu bahkan ketika berita soal kematian demi kematian tak wajar akibat pemukulan dan penyiksaan oleh para praja kepada praja laiknya mulai terungkap ke permukaan

Jumlah pengangguran yang terus meningkat, semakin mahalnya biaya masuk kuliah di perguruan tinggi, dan anggapan sebagian masyarakat tentang kesuksesan, adalah kombinasi lengkap mengapa kampus semacam IPDN masih tinggi peminat. Lihatlah para praja IPDN dengan seragamnya itu, berjalan tegak dan teratur seolah hendak maju ke medan perang. Sebagian menyebut hal itu sebagai disiplin meskipun kadang lucu melihat mereka dengan seragam itu, seolah kelak hal-hal semacam itulah yang dibutuhkan oleh warga.

Tuntutan pembubaran IPDN, niscaya akan kembali mengemuka setelah peristiwa pada hari Sabtu lalu itu dan entah apa lagi alasan pemerintah, dan juga petinggi IPDN. Atau bagaimana jika para camat, sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat seperti halnya kepala desa dan bupati, agar kampus IPDN tak ada lagi peminatnya? Anda setuju?

Skandal 6,1 Milyard

Hari-hari belakangan ini berita besar datang dari Kejaksaan Agung RI, salah seorang jaksa yang bertugas di Gedung Bundar berinisal UTG, harus berurusan dengan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah menerima suap sebesar USD. 660.000 dari seorang wanita berinisial AS. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, jaksa UTG membantah dugaan tersebut, UTG beralasan uang tersebut merupakan uang bisnis permata. Bantahan senada juga disampaikan oleh AS, namun penyidik KPK tetap menetapkan jaksa UTG dan AS sebagai tersangka, dengan alasan telah cukup bukti untuk menduga keduanya telah melakukan tindak pidana suap.

 

bila dugaan skandal suap yang dilakukan oleh jaksa UTG ini terbukti, hal ini membuat saya sangat kecewa dan terpukul, karena ini menyangkut kehormatan korp dan prilaku jaksa. Saya pribadi mensikapi permasalahan ini dengan arif karena bagi saya seseorang belum bisa kita vonis bersalah apabila belum ada putusan hakim yang menyatakan yang bersangkutan bersalah.

Kasus semacam ini yang melibatkan aparat seringkali terjadi, kenapa aparat masih dengan mudah di suap? Mungkin rekan blogger punya komentar, saya persilahkan. Terimakasih.. Salam blog!!